SURABAYA | pedot.pro — Pengelolaan dana pendidikan bukan ruang gelap yang boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Ketika muncul pertanyaan mengenai Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD di TK Seroja, publik berhak memperoleh kejelasan. Berapa dana yang diterima? Untuk apa anggaran dibelanjakan? Siapa saja guru yang benar-benar mengajar? Dan apakah honor mereka dibayarkan sesuai ketentuan serta hak yang seharusnya diterima?
Sorotan ini kini diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M. Bukan untuk menjatuhkan vonis sebelum pemeriksaan, melainkan mendesak agar setiap pertanyaan yang menyangkut penggunaan anggaran pendidikan ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN PERTANYAAN PUBLIK BERHENTI DI MEJA KONFIRMASI!
Awak media menyatakan telah berupaya meminta keterangan melalui WhatsApp dan sambungan telepon, tetapi belum memperoleh jawaban. Upaya mendatangi TK Seroja juga menjadi bagian dari penelusuran yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Apabila hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
Kini pertanyaan mendasarnya: apakah Dinas Pendidikan Surabaya akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOP TK Seroja apabila ditemukan dasar dan indikasi yang dapat diperiksa?
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen administratif semata. Data penerima dana, rencana kegiatan dan anggaran, laporan realisasi, bukti transaksi, serta kondisi nyata di sekolah perlu dicocokkan. Jika terdapat perbedaan antara laporan dan fakta lapangan, perbedaan itu harus dijelaskan melalui pemeriksaan yang objektif.
DAFTAR GURU HARUS JELAS, PEMBAYARAN HONOR HARUS DAPAT DIBUKTIKAN!
Salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah kesesuaian daftar pendidik dengan kondisi nyata di TK Seroja. Apakah seluruh nama yang tercatat benar-benar menjalankan tugas? Apakah status kepegawaian, penugasan, dan data pendukungnya sesuai ketentuan? Apakah pembayaran honor didukung catatan yang dapat diverifikasi?
Jika muncul informasi bahwa honor guru dibayarkan secara bertahap atau dicicil, pertanyaan berikutnya adalah apakah pembayaran tersebut sesuai perjanjian kerja, ketentuan yang berlaku, dan hak masing-masing tenaga pendidik. Hal itu harus dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait dan dibuktikan dengan dokumen pembayaran, bukan disimpulkan berdasarkan dugaan semata.
BU ANI DISEBUT DALAM SOROTAN, FAKTA HARUS DIUNGKAP!
Nama Bu Ani turut disebut dalam informasi yang menjadi bahan penelusuran awak media. Namun, keterkaitan seseorang dengan dugaan persoalan anggaran tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan penyebutan nama. Peran, kewenangan, dan keterlibatan setiap pihak harus diuji melalui bukti yang sah serta klarifikasi langsung.
Apabila memang terdapat indikasi ketidaksesuaian penggunaan dana, pihak berwenang perlu menelusuri siapa yang menyusun anggaran, siapa yang menyetujui pengeluaran, siapa yang melakukan transaksi, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaporannya.
PAYUNG HUKUM JELAS, PENGAWASAN JANGAN TUMPUL!
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menjadi salah satu rujukan untuk menguji pengelolaan BOP PAUD.
Ketentuan mengenai komponen penggunaan dana, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tanggung jawab kepala satuan pendidikan, larangan penggunaan dana, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah harus dijadikan dasar pemeriksaan sesuai pasal yang relevan.
Dinas Pendidikan perlu menjelaskan mekanisme pengawasan yang telah dijalankan dan langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan bukti ketidaksesuaian. Jika terdapat indikasi yang mengarah pada pelanggaran hukum, tindak lanjut harus diserahkan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan.
FEBRINA KUSUMAWATI DITANTANG MENJAWAB PERTANYAAN PUBLIK!
- Berapa total Dana BOP yang diterima TK Seroja pada setiap tahun anggaran yang dipersoalkan?
- Apakah RKAS, laporan realisasi, serta bukti penggunaan dana telah diverifikasi?
- Apakah data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah?
- Apakah pembayaran honor dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah?
- Apakah terdapat pengaduan atau temuan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut?
- Apakah Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi lapangan dan menyampaikan hasil tindak lanjut sesuai kewenangannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban substantif, bukan sekadar pernyataan umum. Jika pengelolaan dana telah sesuai ketentuan, hasil verifikasi dapat menjadi penjelasan kepada masyarakat. Jika ditemukan masalah, tindakan korektif harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN WILAYAH BEBAS PERTANYAAN!
Pengawasan terhadap Dana BOP bukan upaya mencari-cari kesalahan. Ini merupakan bagian dari kontrol publik agar anggaran yang diperuntukkan bagi pendidikan benar-benar mendukung kegiatan belajar, kebutuhan peserta didik, dan keberlangsungan layanan PAUD.
Pedot.pro membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati, pihak pengelola TK Seroja, serta Bu Ani apabila memiliki keterangan yang relevan. Setiap jawaban dan dokumen pendukung yang layak dipublikasikan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
Publik tidak membutuhkan vonis tanpa bukti. Publik membutuhkan pemeriksaan yang nyata, jawaban yang dapat diuji, dan pertanggungjawaban yang jelas. Jika ada dugaan penyimpangan, ungkap berdasarkan bukti. Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jangan biarkan pertanyaan mengenai anggaran pendidikan menggantung tanpa kepastian.
