Pasuruan – pedot.pro || Audiensi terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Pasuruan, Senin (15/6/2026), berakhir ricuh dan berujung aksi walk out dari Aliansi Poros Tengah.
Aliansi menilai jalannya audiensi tidak mencerminkan sikap profesional dan transparan yang semestinya ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan.
Kekecewaan memuncak ketika sejumlah pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dugaan persoalan dalam proses penerimaan siswa baru dinilai tidak mendapat tanggapan yang serius.
Ketegangan mulai terlihat saat perwakilan aliansi menyampaikan berbagai temuan dan aspirasi masyarakat mengenai mekanisme seleksi, jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga transparansi data penerimaan. Namun, suasana forum berubah ketika salah satu operator sistem penerimaan siswa SMA/SMK yang hadir dinilai menunjukkan sikap kurang etis dengan beberapa kali tersenyum dan tertawa kecil saat peserta audiensi menyampaikan kritik.
Sikap tersebut memicu reaksi keras dari peserta audiensi yang menganggap persoalan yang sedang dibahas menyangkut hak pendidikan masyarakat dan masa depan para calon siswa, sehingga tidak pantas disikapi dengan candaan ataupun ekspresi yang terkesan meremehkan.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat, bukan untuk bercanda. Ketika masyarakat mempertanyakan transparansi dan keadilan sistem penerimaan, seharusnya dijawab dengan keseriusan, bukan dengan sikap yang terkesan menyepelekan,” ujar salah satu perwakilan Aliansi Poros Tengah.
Di sisi lain, pihak Kacabdin berupaya menjelaskan mekanisme SPMB yang saat ini menggunakan kombinasi nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), nilai rapor, jalur domisili, afirmasi, dan prestasi. Namun penjelasan tersebut dinilai terlalu normatif dan belum menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Aliansi menyoroti minimnya keterbukaan data yang dapat diakses publik untuk menguji validitas proses seleksi. Mereka juga mempertanyakan sejumlah kasus siswa yang berdomisili dekat sekolah namun tidak diterima, sementara masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penentuan peringkat dan kuota pada masing-masing jalur.
Karena merasa tidak memperoleh jawaban yang memadai serta menilai forum berjalan tanpa kesungguhan untuk menyelesaikan persoalan, Aliansi Poros Tengah akhirnya memutuskan meninggalkan ruang audiensi sebelum acara selesai.
Aksi walk out tersebut menjadi simbol kekecewaan terhadap penyelenggaraan audiensi yang dinilai gagal menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa persoalan penerimaan siswa baru bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keadilan akses pendidikan dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Mereka memastikan akan terus mengawal proses SPMB hingga seluruh dugaan persoalan dapat dijelaskan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Yang kami tuntut adalah transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap suara masyarakat. Ketika ruang audiensi tidak lagi memberikan jawaban yang substansial, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegas perwakilan Aliansi Poros Tengah sebelum meninggalkan lokasi audiensi.
