SURABAYA | PEDOT.PRO — Ini fasilitas publik atau fasilitas yang hanya bisa dinikmati mereka yang berhasil mendapatkan tiket online?

Pertanyaan keras itu kini layak diarahkan kepada pengelola Kolam Renang Jambore dan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasalnya, masyarakat yang hendak menikmati Kolam Renang Jambore harus berhadapan dengan sistem pemesanan tiket melalui platform Tiket Wisata Surabaya. Masalahnya, ketika masyarakat mencoba melakukan pemesanan, tiket disebut sudah habis.

Tidak berhenti di situ.

Masyarakat yang kemudian memilih datang langsung ke lokasi ternyata juga tidak mendapatkan solusi. Tiket tidak tersedia di lokasi dan warga kembali diarahkan untuk melakukan pemesanan secara online.

Lalu publik harus bertanya: kalau tiket online habis, masyarakat harus ke mana?

Pulang?

Menyerah?

Atau cukup melihat fasilitas publik dari luar pagar?

Ini bukan sekadar persoalan tiket kolam renang. Ini menyangkut akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun dan diperuntukkan bagi publik.

Kalau benar Kolam Renang Jambore dibuka untuk masyarakat umum, mengapa sistemnya justru membuat warga yang gagal memperoleh tiket online tidak mempunyai alternatif lain?

Apa dasar kebijakannya? Siapa yang menentukan kuota? Berapa kapasitas pengunjung setiap hari? Berapa tiket yang sebenarnya dilepas ke masyarakat?

Dan pertanyaan yang paling mengganggu: mengapa tiket bisa begitu cepat habis?

Jangan sampai publik hanya disuguhi jawaban normatif bahwa semuanya sudah melalui sistem.

Sistem digital bukan alasan untuk menutup ruang transparansi.

Justru karena menggunakan sistem digital, seharusnya Pemerintah Kota Surabaya bisa dengan mudah menunjukkan berapa tiket tersedia, berapa yang terjual, kapan tiket dibuka, kapan habis, dan bagaimana mekanisme pengalokasiannya.

Kalau semua transparan, buka datanya!

Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi pihak yang disuruh mencoba, gagal mendapatkan tiket, kemudian pulang tanpa mendapatkan penjelasan.

Lebih keras lagi, publik berhak mempertanyakan: apakah Kolam Renang Jambore benar-benar terbuka untuk seluruh masyarakat Surabaya, atau dalam praktiknya aksesnya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat tertentu yang berhasil mendapatkan tiket melalui sistem online?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.

Tetapi ketika akses fasilitas publik menimbulkan keresahan dan keluhan, pemerintah wajib menjawabnya secara terang-benderang.

Jangan sampai fasilitas yang diresmikan dengan membawa semangat pelayanan masyarakat justru menimbulkan kesan sebaliknya.

Diresmikan untuk rakyat, tetapi rakyat kesulitan masuk?

Kalau memang kapasitas terbatas, katakan terbatas.

Kalau kuota dibatasi, umumkan kuotanya.

Kalau tiket hanya tersedia online, jelaskan alasannya.

Kalau tiket cepat habis karena tingginya peminat, tampilkan datanya.

Yang tidak boleh adalah masyarakat dibiarkan bertanya-tanya.

Pemerintah Kota Surabaya jangan sampai membiarkan persoalan sederhana mengenai tiket berkembang menjadi pertanyaan besar mengenai transparansi dan akses fasilitas publik.

Sebab semakin pemerintah diam, semakin banyak ruang bagi publik untuk bertanya.

Dan semakin sistem tidak dijelaskan, semakin besar pula kecurigaan masyarakat terhadap mekanisme yang berjalan—meskipun kecurigaan tersebut tentu harus dibuktikan dengan data, bukan sekadar asumsi.

Karena itu, PEDOT.PRO mendorong pengelola Kolam Renang Jambore dan Pemkot Surabaya membuka mekanisme tiket kepada publik.

Berapa tiket tersedia?

Berapa tiket terjual?

Kapan tiket dibuka?

Bagaimana sistem menentukan tiket habis?

Apakah ada tiket khusus atau kuota tertentu?

Dan mengapa tidak tersedia mekanisme pembelian langsung ketika tiket online telah habis?

Publik menunggu jawaban, bukan alasan.

Kalau memang semuanya bersih, transparan, dan sesuai aturan, buka semuanya kepada masyarakat.

Sebab fasilitas publik bukan milik kelompok tertentu.

Kalau benar untuk masyarakat, jangan hanya mudah diucapkan saat peresmian. Buktikan ketika masyarakat datang dan ingin menggunakannya.

Kolam Renang Jambore harus menjawab: INI FASILITAS PUBLIK UNTUK SIAPA?