SURABAYA | Pedot.pro– Polemik penanganan pengaduan wali murid TK Seroja kembali memunculkan pertanyaan serius terhadap Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di saat orang tua murid berharap mendapatkan penjelasan dan kepastian atas berbagai persoalan yang mereka keluhkan, justru muncul pernyataan yang disebut berasal dari Suyono, pihak Bidang TK Dinas Pendidikan Surabaya, bahwa dinas tidak memiliki hak untuk memanggil wali murid TK Seroja.
Pernyataan tersebut perlu diperjelas secara terbuka. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak memiliki hak memanggil wali murid? Apakah Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa, ataukah dinas juga merasa tidak berwenang mengundang wali murid untuk dimintai keterangan dan mendengarkan langsung pengaduan mereka?
Dua hal tersebut jelas berbeda. Tidak adanya kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa bukan berarti instansi terkait kehilangan ruang untuk meminta klarifikasi secara sukarela, menerima pengaduan, memeriksa dokumen, maupun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.
**JANGAN SAMPAI PERSOALAN KEWENANGAN JUSTRU MENJADI PENGHALANG BAGI WALI MURID UNTUK MENDAPATKAN KEJELASAN!**
Sejumlah wali murid sebelumnya menyampaikan berbagai keluhan terkait kegiatan pembelajaran dan pengelolaan TK Seroja. Keluhan tersebut perlu diperiksa secara objektif, bukan sekadar dibiarkan menjadi perdebatan antara pihak sekolah, orang tua, dan instansi pengawas.
Pertanyaan publik pun mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M. Apakah pihak dinas sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengaduan tersebut? Siapa saja yang telah dimintai keterangan? Apakah pihak sekolah dan wali murid sudah diberikan ruang yang seimbang untuk menyampaikan penjelasan?
Dinas Pendidikan juga perlu memberikan kejelasan mengenai posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak di lingkungan TK Seroja, termasuk Carla, Tomi, Ani, dan Sarah. Jangan sampai pemeriksaan hanya berfokus pada satu nama, sementara struktur pengelolaan dan pembagian tanggung jawab lainnya tidak ikut diperiksa.
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 36 dan Pasal 37, mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan serta mengelola pengaduan masyarakat.
Ketentuan tersebut tentu tidak boleh ditafsirkan seolah-olah dinas memiliki kewenangan memaksa setiap wali murid untuk hadir. Namun, pengelolaan pengaduan dan klarifikasi secara patut merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijalankan sesuai ketentuan.
Kini pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa berhak memanggil siapa. Yang jauh lebih penting adalah apakah pengaduan wali murid sudah ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Awak media meminta penjelasan resmi dari Suyono terkait pernyataannya, sekaligus meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, membuka perkembangan penanganan persoalan TK Seroja kepada publik.
**JANGAN BIARKAN WALI MURID TERUS MENUNGGU TANPA KEPASTIAN. JANGAN BIARKAN PERTANYAAN PUBLIK BERHENTI PADA ALASAN KEWENANGAN.**
Jika seluruh prosedur telah dijalankan, sampaikan bukti dan hasilnya. Jika masih ada pengaduan yang belum diperiksa, jelaskan langkah tindak lanjutnya. Dunia pendidikan membutuhkan pengawasan yang terbuka, bukan jawaban yang justru menambah tanda tanya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak pengelola TK Seroja, Suyono, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
