BANYUWANGI – PEDOT.PRO || Pemasangan tiang jaringan internet milik provider MyRepublic yang diduga berdiri tepat di atas saluran drainase atau gorong-gorong umum di Jalan KH Harun No. 19, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, menuai keluhan warga. Persoalan tersebut kini menjadi sorotan setelah warga mengaku telah menyampaikan laporan kepada pihak kelurahan, namun belum melihat adanya tindak lanjut konkret di lapangan.
Keluhan warga berawal dari aktivitas pemasangan tiang jaringan internet yang posisinya dinilai tidak semestinya karena berada di area saluran drainase. Warga mempertanyakan dasar pemasangan, perizinan, serta pertimbangan teknis terkait keberadaan infrastruktur telekomunikasi di atas fasilitas umum tersebut.
Berdasarkan dokumentasi percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, warga diketahui telah menghubungi Lurah Tukangkayu, Hotmada Tanjung, S.Sos., M.Si., untuk meminta penjelasan mengenai pemasangan tiang WiFi MyRepublic tersebut.
Dalam percakapan itu, warga mengirimkan foto lokasi pemasangan tiang disertai pertanyaan mengenai diperbolehkan atau tidaknya pemasangan tiang WiFi di dalam saluran drainase.
Menanggapi pertanyaan tersebut, akun WhatsApp yang ditampilkan sebagai kontak Lurah Tukangkayu memberikan jawaban singkat, “Gk boleh mas.”
Warga kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya lahan miliknya diduga pernah digali tanpa izin oleh pihak terkait. Warga juga menyampaikan kekecewaannya karena mengaku belum menerima permintaan maaf dari pihak MyRepublic atas kejadian tersebut.
Lebih lanjut, warga mempertanyakan mengapa saat ini justru terdapat pemasangan tiang WiFi tepat di area drainase yang berada di sekitar rumahnya.
Dalam percakapan lanjutan, warga menyampaikan:
“Terus sekarang di utara rumah saya dipasangi tiang WiFi pas di dalam drainase.”
Percakapan tersebut kemudian mendapat balasan singkat, “Iya.”
Dokumentasi komunikasi ini menunjukkan bahwa persoalan pemasangan tiang telah disampaikan kepada pihak kelurahan. Namun, warga masih mengharapkan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah konkret pemerintah kelurahan dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Warga menyayangkan apabila laporan mengenai dugaan penggunaan fasilitas umum tanpa kejelasan perizinan tidak segera ditindaklanjuti. Sebab, saluran drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur lingkungan yang harus dijaga fungsi dan kelancarannya.
Keberadaan tiang di area drainase dikhawatirkan dapat menghambat pemeliharaan saluran, mengganggu aliran air, maupun menyulitkan petugas ketika melakukan pembersihan dan normalisasi, terutama saat musim penghujan.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai apakah pemasangan tersebut telah melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, serta memenuhi ketentuan teknis pemanfaatan ruang milik jalan dan fasilitas umum.
Sebagai aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, lurah diharapkan mampu menjadi penghubung sekaligus fasilitator penyelesaian persoalan lingkungan. Setiap aduan masyarakat semestinya mendapatkan perhatian, pemeriksaan, dan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Redaksi menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kecamatan Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, penataan ruang, serta perizinan infrastruktur telekomunikasi.
Pihak MyRepublic juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemasangan tiang tersebut, pihak pelaksana pekerjaan, dokumen perizinan, serta prosedur koordinasi dengan pemilik lahan maupun pemerintah setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi secara lengkap dari Lurah Tukangkayu, Hotmada Tanjung, S.Sos., M.Si., maupun pihak MyRepublic mengenai legalitas pemasangan dan tindak lanjut atas keluhan warga.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Lurah Tukangkayu, pihak MyRepublic, serta instansi terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemeriksaan langsung ke lokasi, pengecekan dokumen perizinan, serta penertiban apabila ditemukan pelanggaran menjadi langkah yang patut dipertimbangkan.
Jangan sampai fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan tanpa kejelasan prosedur dan mengabaikan kepentingan warga.
(Oniy – Pimpinan Redaksi)
