JAKARTA – PEDOT.PRO || Rabu, 22 Juli 2026 – Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman panjangnya berkecimpung di bidang hukum sejak tahun 2009, ketika menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hingga kini aktif menjalankan profesi sebagai advokat.
Menurut Agus Flores, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan tetap terjaga apabila setiap perkara diproses secara profesional tanpa adanya perlakuan yang berbeda terhadap siapa pun.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga proses hukum harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Agus Flores menjelaskan bahwa pengalaman mendampingi berbagai persoalan hukum selama lebih dari satu dekade memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya integritas aparat penegak hukum. Menurutnya, profesionalisme dan keterbukaan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan kepada aparat penegak hukum seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif, bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap institusi. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Agus Flores mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal penegakan hukum yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama sistem hukum di Indonesia.
“Kepercayaan publik adalah aset terbesar bagi penegak hukum. Karena itu, setiap langkah penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan merupakan salah satu kunci penting dalam memperkuat supremasi hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
