PASURUAN – Pedot.pro || Aliansi Poros Tengah Pasuruan memastikan akan menggelar aksi damai di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Pasuruan. Aksi tersebut akan mengangkat dua isu yang dinilai menjadi perhatian publik, yakni transparansi pengelolaan anggaran pendidikan serta evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Menurut Aliansi, sektor pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Karena itu, setiap penggunaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Perwakilan Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa anggaran pendidikan berasal dari uang rakyat sehingga pengelolaannya tidak boleh menimbulkan keraguan maupun kecurigaan publik.
“Anggaran pendidikan adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaannya. Dana BOS harus benar-benar kembali kepada kepentingan murid dan peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Aliansi juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan SPMB yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Mereka menilai setiap tahun muncul keluhan serupa dari masyarakat terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri, ketimpangan akses pendidikan, hingga munculnya persepsi ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa.
Menurut Aliansi, banyak orang tua murid yang merasa kebingungan dan kecewa ketika anak mereka tidak diterima di sekolah yang diharapkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi sistem penerimaan siswa agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai sistem yang dirancang untuk pemerataan justru memunculkan rasa ketidakadilan baru. Pendidikan bukan sekadar soal kuota dan angka statistik, tetapi menyangkut masa depan anak-anak dan harapan keluarga,” ujar salah satu perwakilan Aliansi.
Aliansi menilai pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap pelaksanaan SPMB agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan, transparansi, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Mereka juga menegaskan bahwa kritik terhadap dunia pendidikan harus dipahami sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal kebijakan negara, bukan dianggap sebagai upaya yang bersifat konfrontatif.
Dalam aksi damai yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat tersebut, Aliansi Poros Tengah Pasuruan akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait, antara lain transparansi penggunaan dana pendidikan, penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS, serta evaluasi sistem penerimaan murid baru agar lebih adil dan merata.
Sejumlah slogan yang akan dibawa dalam aksi tersebut antara lain:
- “Dana BOS untuk Murid, Bukan untuk Kepentingan Pribadi!”
- “Disdik Terbuka! Mana Rincian Anggaran Sekolah?”
- “Stop Penyimpangan Dana Pendidikan, Masa Depan Anak Jangan Dipertaruhkan!”
- “Evaluasi SPMB! Pendidikan Harus Adil untuk Semua!”
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat dengan keterbukaan dan langkah-langkah perbaikan yang nyata.
Menurut mereka, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Ketika masyarakat masih mempertanyakan keadilan sistem dan transparansi anggaran, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban melalui keterbukaan dan perbaikan kebijakan. Masa depan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan oleh tata kelola yang tidak akuntabel,” pungkas Aliansi Poros Tengah Pasuruan.
