Banyuwangi – pedot.pro || Sabtu (13/6), Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai kebijakan pendidikan, muncul sejumlah aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut di lapangan. Salah satu suara kritis datang dari Indah Fitriyah Razak, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) PD Banyuwangi.
Menurut Indah, setiap kebijakan publik yang menggunakan anggaran negara harus selalu terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Ia menilai bahwa tujuan Program MBG yang berorientasi pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia merupakan tujuan yang sangat baik dan patut diapresiasi. Namun demikian, pelaksanaan sebuah program harus memperhatikan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Sebagai insan pers yang kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat, Indah mengaku menerima berbagai keluhan terkait implementasi program yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan program, melainkan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Setiap kebijakan publik harus mampu diuji efektivitasnya. Jika di lapangan ditemukan kendala, tumpang tindih kewenangan, atau beban administratif yang dirasakan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi agar tujuan mulia program tidak kehilangan makna,” ujarnya.
Indah menyoroti bahwa banyak sekolah saat ini telah memiliki kantin sehat, koperasi sekolah, serta mekanisme pengawasan internal yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta didik. Selain itu, orang tua juga memiliki peran utama dalam memastikan kebutuhan gizi anak sesuai kondisi kesehatan, budaya keluarga, dan kemampuan ekonomi masing-masing.
Menurutnya, pendekatan pembangunan harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, sebagaimana menjadi semangat pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif mengenai dampak program terhadap sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas.
Tak hanya soal MBG, Indah juga menilai berbagai regulasi yang berkaitan dengan peran komite sekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan birokratis dan memberatkan. Komite sekolah, menurutnya, seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat yang bersifat kolaboratif, bukan sekadar pelaksana administratif yang dibatasi oleh berbagai aturan yang kaku.
Dalam pandangannya, anggaran negara yang sangat besar harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah memperkuat akses pendidikan yang terjangkau, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperluas jaminan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Dunia pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Ketika rakyat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, maka manfaatnya akan dirasakan lintas generasi,” tegasnya.
Secara hukum, partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan publik merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Bagi Indah, keberhasilan suatu program bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.
Suara kritis dari Banyuwangi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berhak menyampaikan aspirasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Redaksi)
