NGAWI – PEDOT.PRO || Komitmen Polres Ngawi dalam memberantas praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali dibuktikan. Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ngawi berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang laki-laki berinisial TS, B, dan S, berikut satu unit kendaraan Isuzu Traga warna putih bernomor polisi AB 8774 BK yang digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi.
Dari operasi tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 965 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Pengungkapan kasus ini bermula ketika Unit Opsnal Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Ngawi melaksanakan patroli kring serse di sekitar kawasan Ring Road. Saat patroli berlangsung, petugas mencurigai sebuah kendaraan Isuzu Traga berwarna putih yang keluar dari Exit Tol dengan muatan tertutup terpal.
Kecurigaan petugas semakin menguat ketika kendaraan tersebut hendak dihentikan untuk pemeriksaan di depan Pos Polisi Banyakan. Namun, kendaraan justru mengubah arah dan melaju ke arah barat menuju Solo.
Tidak ingin kehilangan jejak, petugas kemudian berkoordinasi dengan anggota Satlantas Polres Ngawi untuk melakukan pengejaran. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah kendaraan ditemukan memasuki kawasan SPBU Watualang.
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati BBM jenis solar yang dikemas menggunakan galon air mineral dan jeriken.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi mengamankan 63 galon berisi solar bersubsidi dengan kapasitas masing-masing 15 liter atau sebanyak 945 liter. Selain itu, ditemukan satu jeriken berisi 20 liter solar.
Dengan demikian, total BBM bersubsidi jenis solar yang berhasil diamankan mencapai 965 liter.
Selain BBM tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit kendaraan Isuzu Traga, satu lembar STNK, satu buah pompa, serta tiga unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan transaksi BBM bersubsidi tersebut.
Dalam pemeriksaan, salah satu terduga pelaku berinisial TS (23), warga Kabupaten Sidoarjo, mengakui bahwa solar bersubsidi tersebut rencananya akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi.
TS mengaku memperoleh solar tersebut dari seseorang berinisial L, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan harga Rp9.000 per liter. Selanjutnya, BBM tersebut direncanakan dijual kembali dengan harga Rp13.000 per liter.
Bahkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, solar tersebut disebut telah mendapatkan uang muka atau down payment (DP) dari calon pembeli.
Fakta tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengungkap jalur distribusi, pihak pemasok, calon pembeli, serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata, S.Tr.K., S.I.K., menegaskan bahwa Polres Ngawi tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan distribusi maupun praktik niaga ilegal harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Kami akan menindak tegas setiap pihak yang menyalahgunakan distribusi maupun memperjualbelikan BBM subsidi secara ilegal. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan,” tegasnya.
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di SPBU Watualang, Jalan Raya Ngawi–Solo, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.
Keterangan tersebut disampaikan pihak kepolisian saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu, 14 November 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Hingga kini, Satreskrim Polres Ngawi masih terus melakukan proses penyidikan dan pengembangan perkara guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemasok dan calon pembeli BBM bersubsidi tersebut.
Polres Ngawi juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur keuntungan dari praktik perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi diharapkan segera melaporkannya melalui Call Center Polri 110.
Ketegasan aparat dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum.
(RED)






