MAKASSAR – PEDOT.PRO || 14 November 2026, Keberhasilan Kota Makassar mempertahankan gelar juara umum dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo ternyata tidak serta-merta membuat seluruh pihak puas terhadap kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar.
Di balik capaian prestasi tersebut, muncul kritik serius dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga terkait efektivitas pengelolaan anggaran hibah yang mencapai Rp40 miliar di bawah kepemimpinan Ketua KONI Makassar, Ismail.
Aliansi menilai, besarnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan perolehan medali emas. Bahkan, apabila dibandingkan dengan dua periode kepemimpinan sebelumnya, peningkatan jumlah medali emas dinilai tidak proporsional dengan lonjakan anggaran dan penambahan jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti.
Masyarakat Pemerhati Olahraga, Rifky S., membeberkan data komparatif penyelenggaraan Porda/Porprov sejak 2018 hingga 2026. Menurutnya, data tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga di Kota Makassar.
“Jangan sampai publik dan Pemerintah Kota Makassar hanya terbuai oleh narasi juara umum maupun klaim keberhasilan melampaui target 200 medali emas. Mempertahankan juara umum memang patut diapresiasi, tetapi penggunaan uang rakyat juga harus diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan prestasi yang dihasilkan,” tegas Rifky S. dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang evaluasi terhadap tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran.
Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga mengemukakan sedikitnya tiga indikator yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius dalam mengevaluasi kinerja KONI Makassar.
1\. Penambahan Cabor Tidak Berbanding Lurus dengan Lonjakan Medali Emas
Berdasarkan data komparatif yang disampaikan Aliansi, terdapat perbedaan capaian prestasi antara tiga periode kepemimpinan KONI Makassar.
\- Porda XVI Pinrang 2018 (era Ketua Agar Jaya): Makassar mengikuti 28 cabang olahraga dengan anggaran sekitar Rp15 miliar dan berhasil meraih 100–103 medali emas.
\- Porprov XVII Sinjai-Bulukumba 2022 (era Ketua Ahmad Susanto): Dengan anggaran sekitar Rp15 miliar dan jumlah peserta meningkat menjadi 32 cabang olahraga, Makassar mampu mengumpulkan 176–177 medali emas. Artinya, terdapat peningkatan sekitar 73–77 medali emas dibandingkan penyelenggaraan 2018.
\- Porprov XVIII Bone-Wajo 2026 (era Ketua Ismail): Jumlah cabang olahraga yang diikuti meningkat menjadi 45 cabor. Namun, perolehan medali emas tercatat sekitar 244 keping. Jika dibandingkan dengan capaian 2022, penambahannya berada pada kisaran 67–68 medali emas.
Menurut Aliansi, penambahan 13 cabang olahraga dibandingkan 2022 semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas prestasi secara lebih signifikan.
Bahkan, Aliansi menilai angka 270 medali emas dapat dijadikan salah satu tolok ukur evaluasi internal berdasarkan jumlah cabor yang diikuti. Meski demikian, angka tersebut merupakan standar pembanding yang mereka ajukan, bukan target resmi penyelenggara.
2\. Anggaran Rp40 Miliar, Biaya Perolehan Satu Medali Emas Melonjak
Sorotan berikutnya tertuju pada besarnya anggaran hibah yang dikelola KONI Makassar.
Jika pada penyelenggaraan 2018 dan 2022 anggaran yang disebutkan berada di kisaran Rp15 miliar, pada periode kepemimpinan Ismail total anggaran yang diperhitungkan Aliansi mencapai Rp40 miliar.
Anggaran tersebut merupakan akumulasi dari:
* Rp15 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
* Rp25 miliar melalui Tahun Anggaran 2026.
Dengan asumsi seluruh anggaran tersebut diperhitungkan terhadap perolehan 244 medali emas, biaya rata-rata yang dialokasikan mencapai sekitar Rp163,9 juta untuk setiap medali emas.
Sementara itu, pada Porprov 2022, dengan anggaran Rp15 miliar dan perolehan 176–177 medali emas, biaya rata-rata berada pada kisaran Rp84,7 juta hingga Rp85,2 juta per medali emas.
Perbandingan tersebut menjadi dasar Aliansi mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran KONI Makassar pada periode 2026.
Namun, perlu dicatat bahwa perhitungan biaya per medali emas tersebut merupakan indikator perbandingan sederhana, bukan audit biaya produksi medali. Sebab, anggaran KONI juga mencakup pembinaan atlet, kebutuhan kontingen, operasional, serta berbagai kebutuhan olahraga lainnya.
“Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak medali yang berhasil diraih. Yang harus dijawab adalah bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rp40 miliar tersebut. Apakah benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet?” ujar Rifky.
3\. Target 200 Medali Emas Dinilai Terlalu Konservatif
Aliansi juga mempertanyakan penetapan target awal 200 medali emas oleh KONI Makassar pada Porprov XVIII 2026.
Menurut mereka, dengan modal prestasi 176–177 medali emas pada Porprov 2022 dan penambahan jumlah cabang olahraga menjadi 45 cabor pada 2026, target 200 medali emas dinilai terlalu rendah.
Aliansi menduga penetapan target tersebut berpotensi mempermudah pengurus mengklaim keberhasilan apabila target terlampaui, tanpa harus menjelaskan secara mendalam peningkatan produktivitas prestasi dibandingkan jumlah cabang olahraga dan besarnya anggaran.
Sebagai gambaran, rasio perolehan medali emas pada 2022 berada di kisaran 5,50–5,53 emas per cabor. Sementara pada 2026, dengan 244 emas dari 45 cabor, rasionya sekitar 5,42 emas per cabor.
Artinya, meskipun jumlah medali emas secara keseluruhan meningkat, produktivitas rata-rata medali emas per cabang olahraga justru sedikit menurun.
Bagi Aliansi, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar ditutupi oleh keberhasilan mempertahankan posisi juara umum.
Berangkat dari sejumlah perbandingan tersebut, Aliansi Masyarakat Pemerhati Olahraga menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Makassar dan pihak terkait.
Pertama, evaluasi kepemimpinan KONI Makassar.
Mendesak Wali Kota Makassar dan Komisi D DPRD Kota Makassar untuk segera memanggil serta meminta penjelasan Ketua KONI Makassar, Ismail, terkait capaian prestasi, strategi pembinaan atlet, dan efektivitas penggunaan anggaran hibah yang mencapai Rp40 miliar.
Menurut Aliansi, evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian prestasi, jumlah cabang olahraga, serta besaran anggaran yang digunakan.
Kedua, audit kinerja dan transparansi penggunaan dana hibah.
Meminta Inspektorat Kota Makassar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing terhadap penggunaan dana hibah KONI Makassar, khususnya Rp25 miliar pada Tahun Anggaran 2026 serta Rp15 miliar melalui APBD Perubahan 2025.
Aliansi juga menyoroti bahwa dana hibah Rp15 miliar tersebut disebut tengah menjadi perhatian dalam proses penyelidikan di Kejaksaan Negeri Makassar.
Karena itu, mereka meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, evaluasi menyeluruh sistem pembinaan atlet.
Mendesak KONI Makassar melakukan pembenahan sistem pembinaan cabang olahraga, termasuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi atlet.
Mulai dari peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan gizi, fasilitas latihan, peralatan pertandingan, hingga dukungan terhadap pelatih dan pembinaan atlet usia dini.
Aliansi menilai keberhasilan olahraga tidak boleh hanya diukur melalui seremoni penyerahan medali dan klaim prestasi, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pembinaan serta keberlanjutan prestasi atlet.
Menutup keterangannya, Rifky S. menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan meremehkan perjuangan atlet Makassar. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan olahraga dan tanggung jawab penggunaan anggaran publik.
“Atlet adalah pihak yang berjuang di lapangan. Mereka layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Namun, pengelolaan organisasi dan anggaran tetap harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai atlet bekerja keras, sementara tata kelola organisasinya justru luput dari evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, mempertahankan gelar juara umum merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, gelar tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik mengenai efektivitas anggaran.
“Olahraga Makassar tidak boleh dikelola dengan mentalitas yang hanya mengejar predikat juara umum. Uang rakyat harus menghasilkan pembinaan berkualitas, atlet yang sejahtera, dan prestasi yang berkelanjutan. Jika anggaran sudah mencapai Rp40 miliar, publik berhak meminta penjelasan secara terbuka,” pungkas Rifky S.
Kini, publik menunggu penjelasan dan klarifikasi dari Ketua KONI Makassar, Ismail, serta Pemerintah Kota Makassar. Sebab, mempertahankan gelar juara umum memang membanggakan, tetapi mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat merupakan kewajiban yang tidak kalah penting.
