SURABAYA | Pedot.pro — Sejumlah keluhan yang mencuat terkait TK Seroja kini menjadi ujian serius bagi pengawasan pendidikan di Kota Surabaya. Dugaan pemotongan tabungan siswa, pertanyaan mengenai realisasi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), kabar pembayaran honor guru secara bertahap, hingga persoalan fasilitas sekolah menuntut klarifikasi yang terbuka dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh asal-asalan: apakah seluruh pengelolaan di TK Seroja sudah sesuai ketentuan? Jika sudah, tunjukkan bukti dan penjelasannya. Jika ada ketidaksesuaian, siapa yang bertanggung jawab dan langkah apa yang akan dilakukan? Publik tidak membutuhkan spekulasi, melainkan fakta yang bisa diuji.
Sorotan pertama mengarah pada dugaan pemotongan tabungan siswa tanpa persetujuan orang tua. Uang tersebut bukan sekadar angka dalam buku catatan, melainkan menyangkut kepercayaan keluarga kepada lembaga pendidikan. Pihak sekolah perlu menjelaskan catatan transaksi, jumlah dana, alasan pemotongan apabila benar terjadi, serta bukti persetujuan atau dasar kebijakan yang digunakan.
Jika terdapat perbedaan antara catatan tabungan dan keterangan orang tua, persoalan itu harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan biarkan pertanyaan mengenai uang anak-anak berakhir sebagai perdebatan tanpa penyelesaian. Pencocokan catatan keuangan dan keterangan para pihak menjadi langkah awal untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Persoalan berikutnya menyangkut dana BOP. Anggaran pendidikan wajib dikelola sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan. Karena itu, apabila muncul pertanyaan tentang belanja fasilitas toilet, pihak terkait perlu membuka penjelasan mengenai rencana anggaran, realisasi pengeluaran, bukti pembayaran, dan kondisi fasilitas yang tersedia.
Informasi mengenai toilet di belakang bangunan sekolah juga perlu diverifikasi. Termasuk laporan mengenai keberadaan anjing di area tersebut, yang perlu diperiksa dari sisi kebersihan dan keamanan lingkungan belajar. Pemeriksaan langsung jauh lebih penting daripada membiarkan informasi yang belum terkonfirmasi berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Tak kalah penting, muncul keluhan mengenai pembayaran honor guru yang disebut dilakukan secara bertahap. Apakah mekanisme itu sudah disepakati? Apakah terdapat keterlambatan pembayaran? Berapa hak yang telah dibayarkan dan apakah masih ada kewajiban yang belum diselesaikan? Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen dan keterangan yang jelas.
Guru tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian tanpa penjelasan. Apabila terdapat persoalan pembayaran, pihak sekolah harus menerangkan dasar kebijakan dan jadwal penyelesaian secara transparan. Jika tidak ada pelanggaran, klarifikasi yang berbasis bukti juga penting agar nama baik tenaga pendidik maupun lembaga tidak dirugikan oleh informasi yang belum lengkap.
Dari sisi pembelajaran, orang tua juga mempertanyakan kegiatan siswa yang disebut diarahkan mengikuti berbagai perlombaan. Perlu diperjelas apakah kegiatan tersebut pilihan atau kewajiban, apakah terdapat biaya tambahan, serta bagaimana sekolah memastikan kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini.
Nama “Bu Ani” turut disebut dalam keluhan terkait perlombaan dan kunjungan ke rumah orang tua untuk menagih SPP. Hal ini perlu diklarifikasi secara adil. Apa peran yang bersangkutan, apakah kunjungan tersebut merupakan prosedur resmi sekolah, dan bagaimana mekanisme komunikasi serta penagihan ditetapkan? Semua pihak harus diberi kesempatan menjelaskan berdasarkan fakta.
Penagihan SPP semestinya memiliki prosedur yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Orang tua perlu mengetahui kewajiban pembayaran, saluran pembayaran resmi, bukti transaksi, dan pihak yang berwenang melakukan penagihan. Transparansi prosedur menjadi perlindungan bagi keluarga sekaligus bagi sekolah.
Kini perhatian beralih kepada pengawasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jika keluhan-keluhan tersebut sudah diterima, apa tindak lanjutnya? Apakah pengawas telah meminta keterangan, meninjau fasilitas, memeriksa dokumen keuangan, atau mengadakan pertemuan dengan orang tua dan pihak sekolah? Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk mengukur keseriusan penanganan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M., perlu memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan yang dilakukan sesuai kewenangannya. Masyarakat berhak mengetahui mekanisme pengaduan dan proses pemeriksaan tanpa harus menarik kesimpulan sendiri mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Pengawas pendidikan juga perlu memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Apabila diperlukan, verifikasi harus mencakup kondisi lapangan, dokumen pertanggungjawaban, keterangan orang tua, serta penjelasan guru dan pengelola sekolah. Kesimpulan harus dibangun dari bukti yang saling diperiksa, bukan hanya dari satu sumber.
Menurut keterangan awak media, upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan telepon belum memperoleh tanggapan Pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi, meluruskan informasi, serta menjelaskan langkah yang telah dilakukan. Tidak adanya jawaban sementara bukan bukti kesalahan, tetapi permintaan konfirmasi perlu ditindaklanjuti secara profesional.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang harus menentukan tindak lanjut berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan persoalan administrasi, lakukan pembenahan. Jika terdapat hak yang belum dipenuhi, pastikan penyelesaiannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, penanganan harus diteruskan melalui mekanisme yang berwenang.
Sebaliknya, jika tuduhan atau keluhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan perlu disampaikan dengan penjelasan yang terang. Transparansi bukan hanya untuk mengungkap kesalahan, melainkan juga untuk melindungi pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip ini penting agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak berubah menjadi penghakiman sebelum fakta ditemukan.
Kini, yang ditunggu bukan adu pernyataan, melainkan hasil pemeriksaan yang nyata. Febrina Kusumawati dan jajaran pengawas pendidikan perlu memastikan setiap keluhan ditangani sesuai prosedur. Pengelola TK Seroja pun perlu menjawab pertanyaan yang muncul dengan data yang dapat diverifikasi. Hak anak, kepercayaan orang tua, dan kepastian bagi guru tidak boleh dikorbankan oleh buruknya komunikasi maupun lemahnya tindak lanjut. Jika pengawasan berjalan, tunjukkan hasilnya. Jika ada persoalan, selesaikan berdasarkan aturan. Jangan biarkan tanda tanya terus membesar sementara publik menunggu kejelasan.
