BANYUWANGI – PEDOT.PRO || Ratusan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan jalan yang diklaim sebagai akses milik Perum Perhutani. Penolakan tersebut diwujudkan melalui aksi pemblokadean rencana pembangunan jalan pada Jumat (13/11/2026).
Sebelum melakukan aksi, warga berkumpul di kediaman salah satu tokoh masyarakat setempat untuk membahas dan menyatukan sikap terkait rencana pembangunan jalan yang dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Persoalan ini bermula dari pertemuan yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya di Kantor Kecamatan Pesanggaran. Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, serta anggota Polsek Pesanggaran, pihak Perhutani disebut menjelaskan bahwa pembangunan jalan dimaksudkan sebagai akses transportasi untuk kepentingan pengangkutan kayu milik Perhutani.
Namun, dalam perkembangannya, masyarakat mencium adanya indikasi dugaan perubahan peruntukan jalan. Warga mempertanyakan apakah pembangunan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan operasional Perhutani atau justru berpotensi dimanfaatkan sebagai akses transportasi kegiatan pertambangan milik PT Bumi Sukses Indo (PT BSI).
Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan utama munculnya penolakan masyarakat. Warga menilai perlu adanya kejelasan, keterbukaan informasi, serta penegasan mengenai tujuan, fungsi, dan legalitas pembangunan jalan sebelum kegiatan tersebut dilanjutkan.
Dalam pertemuan Jumat pagi, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keberatan mereka. Secara bersama-sama, warga menyatakan sikap menolak kelanjutan pembangunan jalan apabila belum terdapat kejelasan mengenai peruntukan dan kesepakatan awal yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Kami sepakat pembangunan jalan ini tidak boleh dilanjutkan sebelum ada kejelasan. Perhutani dinilai tidak konsisten terhadap penjelasan awal dan terkesan ada hal-hal yang belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ungkap salah seorang warga yang kemudian disambut seruan “SETUJU” oleh warga lainnya.
Warga juga mengkhawatirkan apabila benar jalan tersebut nantinya digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan PT BSI. Menurut mereka, peningkatan lalu lintas kendaraan operasional pertambangan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial, mulai dari gangguan kualitas air, pencemaran udara, peningkatan kebisingan, hingga potensi risiko akibat penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertambangan.
Atas dasar itu, masyarakat meminta agar seluruh aspek perizinan, dokumen lingkungan, status penguasaan lahan, serta rencana pemanfaatan jalan diperjelas terlebih dahulu. Warga juga menghendaki agar setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Ary Wydianto selaku Ketua Laskar Hedon Banyuwangi turut menyampaikan pandangannya. Ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Saya berharap Bapak-Bapak tetap tenang dan tidak mudah termakan isu maupun informasi yang belum jelas sumber serta kebenarannya. Semua persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Jangan sampai perjuangan masyarakat justru menjadi tidak maksimal karena adanya tindakan yang tidak sesuai aturan,” ujar Dedy di hadapan warga.
Dedy juga menegaskan bahwa aspirasi dan keputusan masyarakat Desa Sumberagung terkait penolakan pembangunan jalan tersebut akan dikawal dan disampaikan secara langsung kepada Pembina Laskar Hedon Banyuwangi, Dokter David Andreasmito.
“Saya pastikan aspirasi dan perjuangan masyarakat ini akan kami kawal. Hasil keputusan masyarakat Sumberagung yang menolak pembangunan jalan akan saya sampaikan langsung kepada Pembina kami. Harapannya, persoalan ini mendapatkan perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Aliansi Masyarakat Banyuwangi Bersatu (AMBB), Mas Herman Engglek, Plt. Camat Pesanggaran, Kapolsek Pesanggaran, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Secara hukum, penyampaian aspirasi dan keberatan masyarakat terhadap suatu rencana pembangunan merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.
Hal tersebut antara lain sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, khususnya terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta partisipasi dalam perlindungan lingkungan.
Apabila rencana pembangunan jalan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan atau kepentingan pertambangan, maka aspek legalitas penggunaan kawasan, persetujuan atau perizinan yang dipersyaratkan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta kewajiban perlindungan lingkungan perlu dipastikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan adanya pembangunan, tetapi menuntut agar seluruh proses dilakukan secara transparan, tidak menyimpang dari tujuan yang telah disampaikan, serta tidak mengabaikan hak dan kepentingan warga setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan mengenai rencana pemanfaatan jalan untuk akses kegiatan pertambangan PT BSI masih merupakan keberatan dan kekhawatiran masyarakat yang memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Perum Perhutani maupun manajemen PT Bumi Sukses Indo (PT BSI) guna memperoleh penjelasan mengenai tujuan pembangunan, status perizinan, serta rencana pemanfaatan jalan tersebut.
Transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.
