SURABAYA | pedot.pro – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai besaran denda administratif terhadap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Jalan Arjuna, Surabaya, pada 8 Oktober 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebutkan bahwa pelanggar dikenakan biaya sebesar Rp200.000. Pihak DLH Surabaya dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada pihak DLH Surabaya, besaran denda administratif yang dikenakan kepada pelanggar adalah Rp75.000, sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Penindakan tersebut berkaitan dengan satu unit becak yang terlibat dalam pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya di kawasan Jalan Arjuna.
Adapun pelanggar yang ditindak bernama Moch. Firman, warga Jalan Kupang Krajan Masjid 8C, RT 02 RW 03, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya.
Dalam penyelesaian perkara administratif tersebut, yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp75.000 sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
Pihak DLH Surabaya menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran denda tersebut telah diselesaikan oleh pelanggar. Dengan demikian, proses penyelesaian sanksi administratif telah dilaksanakan.
Lebih lanjut, DLH Surabaya menerangkan bahwa pembayaran denda dilakukan melalui transfer langsung kepada bendahara penerima DLH Kota Surabaya.
Mekanisme pembayaran tersebut menjadi bagian dari prosedur penyelesaian denda administratif sebagaimana dijelaskan oleh pihak DLH. Besaran yang dibayarkan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Penjelasan ini sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. DLH Surabaya memastikan bahwa angka Rp200.000 sebagaimana kabar yang beredar bukan merupakan besaran denda dalam penindakan tersebut.

Klarifikasi ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan maupun mekanisme penegakan aturan oleh pemerintah daerah.
Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi mengenai besaran kewajiban, prosedur pembayaran, serta pihak penerima pembayaran merupakan hal mendasar yang perlu diketahui masyarakat.
Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas ketika menghadapi proses penindakan administratif. Kepastian mengenai aturan dan mekanisme pembayaran menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, penegakan aturan terhadap pembuangan sampah sembarangan merupakan langkah penting untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan perkotaan.
Kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya bukan hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila terus dibiarkan tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama.
Karena itu, penerapan sanksi administratif diharapkan tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai sarana edukasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya menaati aturan kebersihan.
Melalui klarifikasi tersebut, DLH Surabaya berharap masyarakat dapat lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah. Informasi yang belum terverifikasi sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang.
Pada akhirnya, menjaga kebersihan Kota Surabaya merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Penegakan aturan harus berjalan sesuai regulasi, sementara transparansi dan keterbukaan pelayanan harus terus dijaga demi mempertahankan kepercayaan publik.





