Beranda / Hukum / MENGAKU TAK PERNAH BERDAMAI, AFIF PERTANYAKAN SP3 RESTORATIVE JUSTICE! DUMAS BERTAHUN-TAHUN BELUM TUNTAS, MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM JUSTRU MENDAPAT PROMOSI JABATAN!

MENGAKU TAK PERNAH BERDAMAI, AFIF PERTANYAKAN SP3 RESTORATIVE JUSTICE! DUMAS BERTAHUN-TAHUN BELUM TUNTAS, MANTAN KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM JUSTRU MENDAPAT PROMOSI JABATAN!

DELI SERDANG – PEDOT.PRO ||  Perjuangan Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dalam mencari kepastian hukum kembali menjadi sorotan.

Merasa belum memperoleh kejelasan atas persoalan hukum yang menimpanya, Afif kembali melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. Ia berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat membuka kembali persoalan yang dinilainya menyimpan sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara di lingkungan Polresta Deli Serdang.

Sorotan utama Afif tertuju pada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disebut menggunakan mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice.

Pasalnya, Afif mengaku tidak pernah mengikuti proses perdamaian dengan pelapor, Salmon Sembiring. Bahkan, ia menegaskan tidak pernah menandatangani surat perdamaian maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyelesaikan perkara atas namanya.

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: Bagaimana mungkin penyidikan terhadap seseorang dihentikan dengan dasar Restorative Justice, sementara yang bersangkutan mengaku tidak pernah berdamai? Siapa sebenarnya pihak yang melakukan perdamaian, dan bagaimana kedudukannya dalam perkara tersebut?

Afif mengaku telah bertahun-tahun memperjuangkan kejelasan atas perkara ini. Namun, sejumlah keberatan dan pengaduan yang disampaikannya disebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Dalam Dumas terbarunya, Afif juga meminta agar pengaduan tertanggal 26 Juni 2026 yang sebelumnya disampaikan kepada Kapolda Sumut segera ditindaklanjuti.

Afif mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024 serta Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.

Namun, Afif mengklaim terdapat sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang menurutnya membantah tuduhan penganiayaan tersebut.

Ia menyebut beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon. Sebaliknya, Afif mengaku justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.

Tidak hanya itu, Afif juga menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor pernah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.

Dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut telah membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.

Dokumen-dokumen tersebut, menurut Afif, menjadi bagian penting yang harus diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan fakta hukum.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Afif mempertanyakan penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.

Ia menilai terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka terkait dasar penghentian penyidikan tersebut.

Menurut Afif, dirinya tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring. Ia juga mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.

Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.

Afif juga menyebut terdapat surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.

Menurut Afif, kedua nama tersebut bukanlah dirinya sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

Apakah penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada pencabutan laporan, hasil gelar perkara, atau penerapan mekanisme Restorative Justice? Bagaimana kedudukan Afif dalam kesepakatan perdamaian tersebut? Apakah seluruh persyaratan dan prosedur penghentian penyidikan telah dipenuhi?

Pertanyaan tersebut bukan persoalan sepele. Sebab, setiap keputusan penghentian penyidikan harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Afif meminta agar dokumen perdamaian, berita acara pemeriksaan, hasil gelar perkara, serta seluruh administrasi penerbitan SP3 diperiksa secara objektif.

Selain mempersoalkan proses penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumatera Utara.

Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.

Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan kepada Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.

Menurut Afif, pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut melalui Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution.

Namun, hingga Dumas terbaru disampaikan, Afif mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan maupun hasil penanganan pengaduan tersebut.

Ia bahkan mengklaim telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya melalui telepon maupun pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan pengaduan masyarakat.

Masyarakat yang menyampaikan pengaduan tentu berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel semestinya diwujudkan melalui komunikasi yang jelas serta kepastian tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Hal lain yang turut menjadi sorotan Afif adalah perkembangan karier sejumlah pejabat yang sebelumnya berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.

Afif mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan Dumas tertanggal 26 Juni 2026 kepada Kapolda Sumut yang saat itu dijabat Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Namun, menurut pengakuannya, persoalan yang dilaporkannya belum mendapatkan kepastian penyelesaian.

Di tengah kondisi tersebut, Afif mengaku terkejut ketika mengetahui mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, mendapatkan kesempatan pendidikan Sespimmen. Sementara itu, mantan Kanit Pidum Reskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Jimmi E. Depari, disebut mendapatkan kenaikan pangkat menjadi AKP.

Afif mempertanyakan apakah pengaduan yang sebelumnya disampaikannya telah menjadi perhatian dan bahan evaluasi internal institusi.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghakimi karier maupun prestasi kedua mantan pejabat tersebut. Namun, menurutnya, pengaduan masyarakat yang belum memperoleh kepastian seharusnya tetap menjadi perhatian serius dan tidak boleh terabaikan.

Melalui Dumas terbarunya, Afif secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, serta mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.

Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, dan penanganan pengaduan etik diperiksa secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Afif juga meminta evaluasi terhadap penanganan pengaduannya di Bidpropam Polda Sumut agar tidak muncul kesan bahwa laporan masyarakat dibiarkan tanpa kepastian.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar diwujudkan,” ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).

Afif juga berharap pengaduannya mendapatkan perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia, hingga Presiden Republik Indonesia.

Dalam upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang, awak media turut meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut Afif berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai berbagai keberatan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang, Jimmi E. Depari, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp ketika dimintai keterangan mengenai dasar penerbitan SP3.

Ketika ditanya mengapa penyidikan dihentikan dengan alasan Restorative Justice, sementara Afif mengaku tidak pernah melakukan perdamaian, Jimmi menyampaikan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pelapor dan hasil gelar perkara.

Berikut pernyataan Jimmi E. Depari melalui pesan WhatsApp:

“Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg.”

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami lebih lanjut.

Sebab, terdapat perbedaan penjelasan yang perlu diklarifikasi antara dasar penghentian penyidikan sebagaimana dipersoalkan Afif dengan keterangan mantan Kanit Pidum yang menyebut pencabutan laporan dan hasil gelar perkara.

Jika memang penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan, bagaimana kedudukan hukum Afif sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah pencabutan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum untuk menghentikan penyidikan? Bagaimana hubungan antara pencabutan laporan dengan mekanisme Restorative Justice yang dipersoalkan?

Terlebih, Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum.

Oleh karena itu, klarifikasi resmi dari penyidik dan pejabat berwenang sangat diperlukan untuk menjelaskan secara utuh dasar hukum, prosedur, serta dokumen yang menjadi landasan penerbitan SP3 tersebut.

Perkara yang dipersoalkan Afif kini bukan hanya menyangkut keberatan terhadap penghentian penyidikan. Lebih jauh, terdapat sejumlah dokumen, keterangan saksi, surat pernyataan, serta pengaduan internal yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh.

Kapolda Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan perhatian serius dengan memastikan seluruh materi pengaduan diperiksa secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila seluruh tindakan penyidik telah sesuai prosedur, institusi kepolisian juga perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan semata. Kepercayaan harus diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, transparansi penanganan perkara, serta keberanian melakukan evaluasi terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Kini, masyarakat menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan Afif.

Apakah Kapolda Sumut akan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penerbitan SP3 dan pengaduan Propam yang telah disampaikan?

Ataukah persoalan ini kembali berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas?

Yang dibutuhkan Afif bukan sekadar janji, melainkan penjelasan, transparansi, dan kepastian hukum.

Hukum harus memberikan kepastian kepada semua pihak. Jangan sampai suara masyarakat yang mencari keadilan justru berhenti di meja pengaduan.

(Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!