Jakarta – pedot.pro || Sabtu (13/6), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia kembali diterpa badai hukum. Kejaksaan Agung menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS), pihak swasta yang diduga terlibat dalam tata kelola program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi periode 2025–2026.
Penetapan tersangka ini menambah daftar pihak yang telah diproses hukum dan sekaligus membuka tabir dugaan adanya praktik pengaturan mitra yang terstruktur dalam pelaksanaan program bernilai sangat besar tersebut. Penyidik Kejaksaan Agung menyebut AYS diduga memperoleh akses dari tersangka sebelumnya, Sony Sonjaya, untuk melakukan intervensi terhadap proses verifikasi dan pendaftaran mitra MBG.
Jika dugaan tersebut terbukti di persidangan, maka persoalan ini bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan dapat mencerminkan adanya upaya sistematis untuk mengendalikan akses terhadap proyek-proyek yang dibiayai negara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup melalui pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, AYS diduga mengetahui lokasi-lokasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih kosong. Informasi tersebut kemudian diduga digunakan untuk mengatur masuknya calon mitra tertentu ke dalam sistem MBG. Bahkan, sejumlah calon mitra yang sebelumnya telah lolos dan memperoleh persetujuan disebut diduga dibatalkan statusnya dan dikembalikan ke tahap awal pendaftaran.
Lebih jauh lagi, penyidik mengungkap dugaan bahwa sejumlah pihak tertentu tetap dapat masuk sebagai mitra meskipun portal pendaftaran resmi telah ditutup. Temuan ini menjadi sorotan serius karena menyentuh jantung integritas sistem seleksi mitra yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel.
Publik pun mulai mempertanyakan apakah mekanisme kemitraan dalam program MBG benar-benar berjalan berdasarkan kompetensi dan kelayakan, atau justru dipengaruhi oleh akses, kedekatan, dan jaringan tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan proses dari balik layar.
Dari perspektif hukum, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, atau intervensi yang menguntungkan pihak tertentu serta merugikan keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dalam program pelayanan publik memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar kerugian finansial karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Yang menjadi perhatian besar adalah bahwa program MBG tidak hanya berkaitan dengan proyek pemerintah, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar jutaan anak Indonesia. Setiap penyimpangan dalam tata kelola program berpotensi menghambat distribusi manfaat kepada penerima yang berhak. Dengan kata lain, apabila korupsi benar-benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga generasi muda yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti pada pelaku teknis atau pihak perantara semata, melainkan mampu menelusuri seluruh aliran kewenangan, pengaruh, dan keuntungan yang diduga mengalir dalam skema tersebut.
Kejaksaan Agung kini menghadapi tuntutan publik untuk membongkar perkara ini hingga ke akar-akarnya. Transparansi proses penyidikan menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa hukum hanya menyentuh lapisan bawah, sementara pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar justru luput dari pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar perkara penyalahgunaan anggaran. Jika terbukti, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi bangsa tidak boleh berubah menjadi ruang bagi praktik rente, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Prinsip yang harus dijaga adalah sederhana namun fundamental: setiap rupiah yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi keuntungan bagi segelintir pihak yang memanfaatkan jabatan, akses, atau kedekatan untuk memperkaya diri sendiri.
